kanor.bojonegorokab.go.id – PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumberrejo Area Bojonegoro mengadakan sosialisasi kelistrikan di Kecamatan Kanor (Rabu, 11/05/2016). Acara yang diberi judul “Nangkring Bareng PLN” ini dilaksanakan di Balai Desa Prigi dan diikuti oleh Kepala Dusun se-Kecamatan Kanor. Diharapkan dengan acara ini hubungan PT. PLN dengan masyarakat menjadi lebih dekat serta program-programnya dapat diketahui dengan baik oleh para pelanggan listrik.

Topik utama yang dibahas dalam acara tersebut adalah kegiatan pemadanan data yang merupakan kerjasama PT. PLN dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). “PLN diminta TNP2K untuk mendata pelanggan PLN yang termasuk miskin,” kata narasumber Nono Koeshardiman.

Nono menjelaskan bahwa kegiatan ini bukanlah untuk membuat data kemiskinan yang baru, tetapi memilah pelanggan mana yang tergolong miskin dan mana yang tidak miskin dengan cara dicocokkan dengan database kemiskinan yang dimiliki pemerintah.

Dengan kegiatan ini diharapkan pemberian susbsidi listrik dapat tepat sasaran. Pelanggan listrik berdaya 450 VA dan 900 VA yang tidak tergolong miskin tidak dapat lagi menikmati subsidi tarif listrik dari pemerintah.

Narasumber berharap aparat pemerintah desa dapat membantu menyebarluaskan informasi tersebut kepada warganya. Mengingat hal-hal yang berhubungan dengan data kemiskinan dan tarif listrik merupakan hal dianggap yang cukup sensitif di masyarakat.

Hal lain yang juga dibahas dalam acara tersebut adalah tambah daya listrik. Nono menjelaskan bahwa selama tahun 2016, PLN mempunyai program pembebasan biaya tambah daya dari 900 VA ke 1.300 VA. “Gratis biaya tambah daya ini khusus untuk pelanggan rumah tangga,” paparnya.

Terkait pertanyaan salah satu peserta tentang adanya beberapa tiang listrik yang miring, Nono menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan patroli rutin untuk memantau kondisi tersebut. Patroli sekaligus bertujuan memantau jarak aman antara tiang listrik dengan pohon-pohon disekitarnya. “Datanya sudah ada di kantor, hanya saja untuk perbaikan konstruksi harus menunggu anggaran,” ungkapnya. (keckanor/dika)