1. Kesulitan mendapat bantuan modal dari lembaga keuangan untuk mengawali musim tanam.
2. Pinjaman dari koperasi dengan bunga yang tinggi, dapat mencapai 5% per bulan. Koperasi ini sebenarnya adalah rentenir yang berkedok koperasi.
3. Sulit mendapat pinjaman modal dari bank umum karena adanya syarat bahwa pembayaran angsuran harus tiap bulan, sedangkan para petani mampu membayar jika sudah panen.
4. Belum adanya tanggul Bengawan Solo dan pintu pengendali banjir di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno, sehingga jika terjadi banjir, luapan airnya dapat mencapai Desa Gedongarum.
5. Tanggul Kali Ingas sepanjang 14 km masih perlu peninggian.
6. Belum adanya pompa-pompa air untuk menyedot air Kali Ingas saat terjadi banjir.
7. Belum tercukupinya bantuan combine harvester (mesin pemanen padi) untuk menutupi kekurangan tenaga buruh saat panen raya.

1. Kepengurusan HIPPA berjalan dengan baik.
2. Pompanisasi berbasis listrik dapat mencukupi kebutuhan air seluruh lahan pertanian.
3. Kuota pupuk untuk para kelompok tani semakin naik mendekati permintaan ideal dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
4. Kualitas beras bagus, bahkan harganya melebihi standar Bulog.
5. Produktivitas tinggi bahkan melebihi standar kawasan 10 ton. Lahan pertanian di Desa Gedongarum mampu berproduksi 12 - 14 ton per hektar.
6. Pemakaian pupuk organik dan produk-produk pertanian dari PT Syngenta serta adanya pendampingan teknis dari perusahaan mulai masa awal tanam sampai panen.

Zulmi Ramdy mengatakan bahwa hasil survei ini akan diteruskan ke Bank Indonesia di Jakarta sehingga dapat dibahas dalam pertemuan dengan kementerian terkait.

BI juga dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Gubernur Jawa Timur melalui surat resmi tentang potensi dan permasalahan di sektor keuangan dan ekonomi.

“Biasanya BI mengirim surat resmi kepada gubernur tiga bulan sekali,” katanya. Diharapkan gubernur dapat menindaklanjutinya bersama dinas terkait untuk mencari solusi permasalahan.

Terkait adanya koperasi yang memberi pinjaman dengan bunga tinggi, Zulmi Ramdy mengatakan pihak BI akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kantor OJK ini berada dalam satu gedung dengan Bank Indonesia dan orang-orangnya pun mantan pegawai BI,” terangnya. Hal ini tentu akan memudahkan BI untuk melakukan koordinasi.

Menanggapi pertanyaan apakah BI dapat memberikan pinjaman modal kepada petani atau Koperasi Unit Desa, Zulmi Ramdy menjelaskan bahwa BI saat ini sesuai peraturan tidak dapat menyalurkan pinjaman langsung kepada masyarakat atapun koperasi. Yang dapat melakukannya adalah bank-bank umum.

“Bank umum dapat memberikan bantuan modal kepada koperasi yang ada, selanjutnya koperasi yang akan menyalurkannya kepada anggotanya,”jelasnya.  (keckanor/dika)